Jawa Trend - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan jalan desa yang dibiayai dengan dana desa kini sudah mencapai 350.000 kilometer.
Jumlah tersebut menurutnya melebihi pembangunan jalan tol di seluruh Tanah Air yang baru terealisasi sepanjang 2.040 kilometer.
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu (3/1/2024) sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.
“Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350.000 kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilometer, berarti kali 75 berarti sudah 350.000 kilometer jalan desa,” paparnya.
Kepala Negara juga menjelaskan, jumlah total dana desa yang disalurkan pemerintah sejak 2015 mencapai Rp 539 triliun.
Menurutnya, jika dikonversikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maka dana desa tersebut bisa digunakan untuk membangun ratusan bandara dan bendungan.
Sebab pembangunan bandara hingga bendungan menurutnya menghabiskan anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.
“Airport niku (itu), gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp 2 triliun (membangun airport ukuran sedang memerlukan biaya Rp 2 triliun). Lha niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe (Jadi kalau memakai dana desa bisa kira-kira membangun 250 airport ukuran besar)," jelas Jokowi.
"Bendungan niku Rp1 triliun (membangun bendungan itu butuh biaya Rp 1 triliun. Rp 1,5 triliun berarti dadi (jadi) kira-kira 400 bendungan, waduk kalau dijadikan. Artinya uang (dana desa) itu gede sekali,” tegasnya.
Oleh karena itu, mantan wali kota Surakarta itu berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.
“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp 1,5 miliar belonjone teng Jakarta (membeli bahan di Jakarta)," kata Jokowi.
"Ketok e luweh murah (kelihatannya lebih murah) tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.
“Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” katanya.
Editor : Qurrota A'yun
